Mulai April 2020, Ponsel BM Tak Bisa Akses Provider

by
Menkominfo Rudiantara (paling kanan), Menperin Airlangga Hartarto (tengah), dan Mendag Enggartiasto Lukita saat mengesahkan aturan terkait ponsel BM dengan validasi IMEI. (JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Mundur dari rencana awal diterbitkan pada Agustus, peraturan validasi international mobile equipment identity (IMEI) akhirnya ditandatangani kemarin (18/10). Sebanyak tiga menteri membubuhkan tanda tangan di pengesahan aturan itu. Yakni, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Regulasi itu terdiri atas peraturan menteri perindustrian tentang sistem basis data identitas perangkat telekomunikasi bergerak, peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi international mobile equipment identity (IMEI), serta peraturan menteri perdagangan tentang perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purnajual bagi produk elektronika dan produk telematika.

”Kita semua memiliki visi sama bahwa peredaran perangkat ilegal yang beredar di dalam negeri harus dapat ditekan sehingga industri dalam negeri mampu memiliki daya saing yang tinggi dan penerimaan negara pada sektor ini dapat dioptimalkan,” ujar Airlangga.

Diperkirakan, saat ini ponsel ilegal yang beredar di dalam negeri berjumlah 9–10 juta unit per tahun. Bagi industri, dikhawatirkan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan serta terjadi depresiasi pabrik dan komponen lokal senilai 10 persen dari biaya langsung produksi atau setara Rp 2,25 triliun. Sementara itu, potensi kerugian penerimaan negara dari pajak Rp 2,81 triliun per tahun.

Kemenperin menegaskan bahwa mundurnya pengesahan aturan itu disebabkan banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh tiga kementerian. ”Untuk pemutakhiran data, kami sedang melakukan perundingan dengan Global System for Mobile Association (GSMA), itu ada kesepakatan yang akan kami bangun untuk transferring dan uploading data,” terang Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto.

Pemerintah memberikan waktu transisi enam bulan sejak aturan disahkan sebelum benar-benar diberlakukan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan waktu sosialisasi dan penyempurnaan sistem sebelum aturan berlaku. Jika dihitung mulai bulan ini, aturan akan berlaku mulai April 2020. Mulai saat itu, semua ponsel yang tidak berasal dari distributor resmi di Indonesia tidak akan bisa mengakses jaringan komunikasi dan internet. (jpc)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *